CAKRALENCANANEWS.COM JAKARTA
Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sorotan dari kalangan praktisi hukum. Pengacara Erles Rareral, S.H., M.H., mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penetapan sejumlah tersangka, tetapi mengungkap secara menyeluruh pihak yang diduga merancang, memerintahkan, mengendalikan, hingga mendanai operasi tersebut.
Menurut Erles, pengungkapan perkara ini harus menjangkau seluruh rantai keterlibatan, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik dugaan operasi penyadapan.
Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Senin (9/11/2026), Erles menegaskan bahwa penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. Sebab, apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, persoalannya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran teknis sistem elektronik.
“Jangan sampai kejahatan yang berdimensi ancaman terhadap kedaulatan negara hanya dipandang sebagai persoalan teknis penyadapan,” tegas Erles.
Ia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila ditemukan bukti bahwa tindakan tersebut memiliki tujuan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Erles menyinggung Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai salah satu ketentuan yang menurutnya perlu dikaji penyidik apabila unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi.
Empat Tersangka, Rantai Komando Masih Menjadi Pertanyaan
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Tiga orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026. Selanjutnya, pada 5 November 2026, Slamet Uliandi disebut ditetapkan sebagai tersangka tambahan.
Dugaan pelanggaran yang diselidiki mencakup penyadapan, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik. Sejumlah nomor telepon yang menjadi sasaran disebut mencakup nomor milik Presiden Prabowo, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga aktivis.
Modus yang disorot berkaitan dengan dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa mengikuti prosedur penyadapan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut, menyatakan bahwa dugaan penyadapan itu bersifat ilegal dan mengarah pada dugaan makar.
Meski demikian, konstruksi perkara, motif, serta keterlibatan setiap pihak tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Jangan Hanya Mengungkap Pelaksana, Siapa yang Memberi Perintah?
Bagi Erles, persoalan mendasar yang harus dijawab dalam perkara ini bukan hanya siapa yang menjalankan penyadapan, melainkan siapa yang berada di balik pengoperasian sistem tersebut.
Ia meminta Bareskrim menelusuri tiga aspek utama, yakni pihak yang memerintahkan dan menginisiasi operasi, jaringan yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta motif dan tujuan dari dugaan penyadapan.
Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum. Sebab, apabila penyidikan hanya berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan tindakan di lapangan, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak ditelusuri secara tuntas, sejumlah pertanyaan mendasar berpotensi tetap tidak terjawab.
Namun, pengungkapan aktor intelektual juga tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi maupun tekanan opini. Setiap dugaan keterlibatan harus ditopang alat bukti yang sah dan diuji melalui mekanisme hukum.
Erles turut menyerukan dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga kedaulatan negara, supremasi hukum, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.
“Jenderal Prabowo, teruslah berjuang bersama rakyat. Rakyat bersama Presiden dalam menjaga kedaulatan negara, supremasi hukum, dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab secara terbuka oleh aparat penegak hukum: bagaimana sistem penyadapan dapat diduga digunakan tanpa prosedur yang sah, siapa yang memiliki kewenangan mengaksesnya, bagaimana pengawasan internal berjalan, dan apakah terdapat pihak lain yang memberikan instruksi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengungkap dugaan pelanggaran oleh individu, tetapi juga menjelaskan kemungkinan kelemahan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban institusional.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan perkara ini tidak semata-mata diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan, melainkan dari kemampuan penyidik mengungkap fakta, membuktikan setiap keterlibatan, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Prinsipnya, hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
(Redaksi)
