CAKRALENCANANEWSCOM JAKARTA
Program Kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia menetapkan tiga bidang kerja untuk memperkuat pelaksanaan tugas dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya masukan yang objektif, berbasis data, serta menawarkan solusi konkret bagi pemerintah.
Tiga bidang kerja tersebut meliputi Politik, Hukum, dan Keamanan; Kesejahteraan Sosial; serta Ekonomi dan Keuangan. Pembagian ini merupakan penyederhanaan dari empat komisi pada periode sebelumnya, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan kualitas rekomendasi kebijakan.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata,” kata Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurut Bamsoet, Wantimpres harus mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini, menelusuri akar permasalahan, serta menyusun berbagai alternatif kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden.
Penetapan tiga bidang kerja tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pratikno menjelaskan, pembagian bidang kerja bertujuan agar agenda lembaga lebih terarah sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dengan pembagian bidang ini, semua anggota diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mendukung tugas Presiden sesuai pengetahuan, kearifan, dan pengalaman yang beragam dari masing-masing anggota,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi Wantimpres.
Tiga Bidang Kerja Wantimpres
Bidang pertama, Politik, Hukum, dan Keamanan, dipimpin Agum Gumelar. Bidang ini beranggotakan Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Fokus pembahasannya mencakup stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pertahanan negara, keamanan nasional, ancaman siber, serta kejahatan lintas negara.
Bidang kedua, Kesejahteraan Sosial, dipimpin Pratikno bersama Dato’ Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siradj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini menangani berbagai persoalan pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, pembangunan desa, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga ekonomi kreatif.
Adapun prioritasnya meliputi efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, bidang ketiga, Ekonomi dan Keuangan, dipimpin Chairul Tanjung dengan anggota Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter, investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, infrastruktur, perumahan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan.
Koordinasi juga mencakup sektor keuangan serta hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
Fokus utama bidang ini adalah mendorong investasi, memperkuat hilirisasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
Pembagian Tugas Tidak Bersifat Kaku
Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menegaskan bahwa pembagian bidang kerja tersebut tidak membatasi anggota untuk memberikan pandangan terhadap persoalan di luar bidang masing-masing.
Setiap anggota tetap bertanggung jawab pada bidang yang telah ditetapkan, tetapi dapat menyampaikan masukan terhadap persoalan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Dengan pembagian tersebut, Wantimpres diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarsektor dan menghasilkan pertimbangan yang relevan dengan tantangan pemerintahan.
Masukan yang disusun secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan strategis nasional.Pungkasnya (@ RED/CL01)
