Cakralencananews.Com Jakarta – Pegiat media sosial Chusnul Chotimah kembali menyoroti kegelisahan Presiden ke-7 Joko Widodo atas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.”
Chusnul menyatakan bahwa,kekawatiran jokowi sangat beralasan karena surat pemakzulan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI sedang dipelajari oleh DPR RI.
Pantas jokowi masih gelisah,surat usulan Pemaksulan Gibran ternyata masih berjalan alot.Tulis Chusnul dalam unggahan di .media sosial pada selasa 15/7/25
Dia juga menyampaikan bahwa,Ketua DPR RI Sekaligus ketua DPP PDIP Puan Maharani,telah melakukan kajian terhadap surat tersebut.
Puan sebut Pimpinan DPR Tengah kaji surat usulan Pemakzulan “Gibran”,Tambah Chusnul
Sebelumnya.Jokowi menyatakan kecurangan atas polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gubran “.Saya berpesan memang kelihatannya ada agenda besar pilitik dibalik isu-isu ijazah palsu isu pemakzulan”.Ujarnya.(Senin 14 Juli 2025).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan agenda politik tersebut bertujuan menurunkan reputasi dirinya.” Ini pesanan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik,untuk men-downgrade katanya.
“Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan surat dari forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran mulai diproses
Dia menyebut pembahasan surat itu berjalan alot sesuai mekanisme di DPR RI “.Ya prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada kata Puan saat ditemui awak media di Kompleks Perumahan pada selasa 15/7/2025. ” Meski begitu.Puan tidak merinci lebih jauh proses pembahasan surat itu.Tandasnya
Dia hanya menyampaikan “.Pimpinan DPR telah menerima surat tersebut dari Sekertariat Jendral .” Sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa”.Tutur Puan.
Menurutnya surat desakan Forum Purnawirawan TNI Memakzulkan Gibran kerap menimbulkan sorotan lantaran DPR di Nilai lamban merespons.” Para Purnawirawan bahkan sempat mengecam akan mengeruduk DPR bila surat tersebut diabaikann.
Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR melalui sekwrtaris Jendral pada akhir Mei 2025.
Salah satu poin yang dipersoalkan dalam surat tersebut adalah legalitas Gibran sebagai wapres karena pencalonannya melalui putusan Konstroversi Mahkamah Konstitusi.Soal batas usia pencalonan.Pungkasnya (@RED/CL01)
