CAKRALENCANANEWS.COM JAKARTA
Pemberantasan narkotika harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Tidak hanya bandar dan pengedar yang menjadi sasaran penegakan hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba juga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketegasan terhadap oknum aparat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dalam pemberitaan Barometer99.com, Senin (26/10/2026), isu ini disorot melalui seruan agar pemberantasan narkoba tidak memberikan ruang perlindungan kepada anggota yang terbukti melanggar hukum.
Tidak Ada yang Kebal Hukum
Pemberantasan narkoba tidak boleh hanya tajam ke masyarakat, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aparat sendiri. Setiap dugaan keterlibatan anggota Polri harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pemeriksaan profesional, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
Apabila terbukti terlibat tindak pidana narkotika, anggota yang bersangkutan harus menjalani proses hukum. Pemeriksaan etik dan disiplin juga perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsipnya, seragam dan jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
PTDH Menanti Pelanggaran yang Terbukti
Sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dapat dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Penindakan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada upaya melindungi pelanggaran hanya demi menjaga nama baik institusi.
Sebaliknya, setiap anggota yang dituduh juga tetap berhak memperoleh proses pemeriksaan yang adil. Dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar berdasarkan tuduhan.
Kapolri Dituntut Membuktikan Ketegasan dengan Tindakan Nyata
Pemberantasan narkoba membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan keras. Masyarakat membutuhkan bukti berupa pengungkapan jaringan peredaran, penindakan terhadap pelaku tanpa diskriminasi, serta keterbukaan dalam menangani anggota kepolisian yang diduga terlibat.
Pengawasan internal harus berjalan efektif. Apabila ditemukan pelanggaran, proses penanganannya perlu dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara anggota kepolisian dan masyarakat umum.
Konsistensi penegakan hukum menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Perang terhadap Narkoba Harus Menyentuh Semua Pihak
Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keberanian, integritas, dan komitmen seluruh aparat penegak hukum.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap peredaran narkoba, terlebih apabila dugaan pelanggaran melibatkan orang yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.
Catatan redaksi: Judul menegaskan tuntutan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat. Namun, sumber yang diberikan belum memuat transkrip atau pernyataan resmi Kapolri yang dapat mengonfirmasi bahwa kalimat tersebut merupakan perintah langsung beliau. Kutipan atau instruksi langsung Kapolri perlu diverifikasi sebelum dimuat sebagai pernyataan resmi.Pungkasnya (@RED/CL01)
