Cakralencana Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali tentang kenetralan dalam pemilu 2024.
Kali ini, penegasan kenetralan itu tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, tapi juga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024).”
“Awalnya Jokowi mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu pekan depan.”
“”Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hal pilih, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan,” kata Jokowi”
“Jokowi lalu memberi penegasan tentang sikap netral penyelenggara negara.
“Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa AS, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” tutur Jokowi.”
“Ia pun meminta agar KPU dan Bawaslu pusat hingga daerah memastikan jalannya pemilu yang berintegritas agar suara rakyat benar-benar berdaulat.”
“”Kita semua harus jaga pemilu damai jurdil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” tambahnya.”
“Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.” “Hal itu ditegaskannya menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dia akan ikut dalam kampanye pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024”
“Yang bilang siapa (saya mau ikut kampanye)? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya. Bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye,” tegas Jokowi.
“Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” tegas Presiden Jokowi.”
“Sebelumnya, imbauan netral BIN sempat diungkapkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman saat menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri”
“Seperti diberitakan, Megawati saat orasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/2/2024) menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.”
“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku,” kata Megawati”
“Megawati menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.”
“Selanjutnya, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi. “Kamu sama polisi, sama apratlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” ungkapnya.”
“Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu.” “Sehingga dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi. ”
Pernyataan Megawati ini pun dianggap tendensius dan tidak berdasar oleh Dudung Abdurachman. “Dudung mengingatkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar tak mendengarkan tuduhan yang dilayangkan oleh Presiden ke-5 RI tersebut.”
“”Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu,” kata Dudung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu
(4/2/2024).
Pensiunan Jenderal TNI AD ini menilai, sejauh ini TNI-Polri masih bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni menjaga netralitasnya di dalam pesta demokrasi lima tahunan.
“”Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya.””
“Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya”
[8/2 16.05] intan: “tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri,” ungkap Dudung yang masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.
Menurutnya, seharusnya Megawati juga mengingatkan lembaga Badan Intelijen Negara atau BIN. ”
[8/2 16.07] intan: “Kemarin nggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh,” sambung dia.”
[8/2 16.08] intan: “Seperti diketahui, Ketua BIN saat ini adalah Budi Gunawan yang memiliki kedekatan khusus dengan Megawati. ”
[8/2 16.08] intan: “Berikut fakta-faktanya:
1. Polisi bergelar profesor
Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959.
Karirnya diawali saat dia lulus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1983.”
[8/2 16.09] intan: “Kemudian dilanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pemimpin Polri (Sespim), Sekolah Staf dan Perwira Tinggi Polri (Sespati). ”
[8/2 16.09] intan: Gelar akademik kedua diraih dari Universitas Satya Gama.
[8/2 16.10] intan: “Kemudian dilanjutkan di program Doktoral di Trisakti University.
Terakhir, Budi Gunawan mendapat Professor (Guru Besar) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)”
[8/2 16.10] intan: “2. Mantan ajudan Megawati
Budi Gunawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1983.
Pada saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004) pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.”
“Pada saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004) pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.”
“Setelah itu dia kemudian sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Mabes Polri.”
Kemudian menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun, lalu kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Jambi yang merupakan Polda tipe B, tak lama kemudian dia dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum).
“Kemudian dia sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lalu dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.”
“Budi Gunawan akhirnya meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) ketika dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lainnya.”
[8/2 16.16] intan: “Pada tanggal 9 September 2016, dia diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara dan pangkatnya dinaikkan dari Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, menjadi Jenderal Polisi.”
“Riwayat Jabatan:
Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung”
“Kasat Lantas Poltabes Palembang
Kapolresta Bogor”
“Sesdit Lantas Polda Lampung
Kabag Sus Lantas Sundit Regident Dit Lantas Polri
Pamen SSDM Polri (Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri) (1999–2001)
Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001–2004)
Karobinkar SSDM Polri (2004–2006)”
“Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001–2004)
Karobinkar SSDM Polri (2004–2006)
Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008)”
“Kapolda Jambi (2008–2009)
Kadiv Binkum Polri (2009–2010)
Kadiv Propam Polri (2010–2012)
Kapolda Bali (2012)
Kalemdiklat Polri (2012–2015)
Wakapolri (2015–2016)
Kepala Badan Intelijen Negara (2016–)
3. Batal jadi kapolri
Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.
Namun kemudian KPK mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka 3 hari kemudian.
DPR yang melakukan uji kelayakan juga mengumumkan Budi lolos dan dapat dilantik oleh Presiden.
Pengumuman ini cukup memanaskan situasi politik Indonesia pada pertengahan Januari 2015.
Menyusul pengumuman tersebut, Jokowi akhirnya menunda pengangkatannya dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri tanpa batasan waktu.
Pada akhirnya, Jokowi mengirimkan Surat Pergantian Kepala Polri baru atas nama Badrodin Haiti.”
“Budi Gunawan kemudian ditunjuk menjadi Wakapolri dalam Sidang Wanjakti pasca Badrodin naik menjadi Kapolri.
4. Kepala BIN
Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak 9 September 2016 menggantikan Sutiyoso.
Selain itu, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) E-Sport Indonesia guna mengembangkan e-Sports di Indonesia ke arah yang lebih positif.”
“pernah menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Polisi Badrodin Haiti sejak 22 April 2015 dan Jenderal Polisi Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016, hingga dilantik sebagai Kepala BIN pada 9 September 2016.
Pada tanggal 2 September 2016, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso dan mengirimkan surat kepada DPR.
Sidang Paripurna DPR kemudian menyetujui hasil Fit & Proper Test Komisi I DPR terhadap Calon Kepala BIN yang dilakukan sehari sebelumnya.
Budi Gunawan menjadi unsur Polisi kedua setelah Jenderal Polisi Sutanto (2009-2011) yang memimpin lembaga telik sandi tersebut. (Tribunnews/wikipedia/kompas TV)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Jokowi: Saya Tidak Akan Berkampanye!””(RED)
