Cakralencananeqs.Com Aksi Unjuk rasa yamg Di Suarakan masyarakat kembali menggema di Kabupaten Maros. Aksi yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat (AGR) Maros pada Rabu (30/4) menjadi bentuk perlawanan terhadap ketimpangan dalam dunia ketenagakerjaan dan lemahnya pengawasan industri, khususnya di kawasan Pergudangan dan Perindustrian 88, Kecamatan Marusu.
Dipimpin oleh Akram Lallo, Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Maros, aksi ini menuntut langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Daerah Maros, DPRD, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola ketenagakerjaan, lingkungan, dan regulasi usaha.
Dalam penyampaiannya, Akram Lallo menyebut bahwa ketimpangan semakin terasa ketika investor hanya fokus pada keuntungan ekonomi, sementara tenaga kerja lokal terpinggirkan, peraturan tidak ditegakkan, dan lingkungan tidak dikelola dengan baik.
“Kami ingin pembangunan ekonomi yang adil, yang melibatkan masyarakat lokal, menjamin hak buruh, dan mematuhi aturan lingkungan. Tidak bisa dibiarkan perusahaan berjalan tanpa kontrol,” tegas Akram Lallo.”
Menurutnya Tumtutan AGR Maros tersebut secara garis besarnya mencakup.Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas SDM.
Menuntut evaluasi administrasitif terhadap perusahaan dan kejwlasan aturan ketenagakerjaan
Mensesak pengisian jabatan penting di Instansi yenaga kerja agar fungsi mediasi berjalan
Menuntuk Pertanggungjawaban pengusaha atas dampak lingkungan dan sosial.
Di Minta Inspeksi perizinan usaha dan sanksi Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung Rakyat diotori Aliansi Gerakan Rakyat Tumtut Ketimpangan Dunia Kerja Induatri Di Maros
“Cakralencananeqs.Com Aksi Unjuk rasa yamg Di Suarakan masyarakat kembali menggema di Kabupaten Maros. Aksi yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat (AGR) Maros pada Rabu (30/4) menjadi bentuk perlawanan terhadap ketimpangan dalam dunia ketenagakerjaan dan lemahnya pengawasan industri, khususnya di kawasan Pergudangan dan Perindustrian 88, Kecamatan Marusu.
Dipimpin oleh Akram Lallo, Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Maros, aksi ini menuntut langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Daerah Maros, DPRD, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola ketenagakerjaan, lingkungan, dan regulasi usaha.
Dalam penyampaiannya, Akram Lallo menyebut bahwa ketimpangan semakin terasa ketika investor hanya fokus pada keuntungan ekonomi, sementara tenaga kerja lokal terpinggirkan, peraturan tidak ditegakkan, dan lingkungan tidak dikelola dengan baik.
“Kami ingin pembangunan ekonomi yang adil, yang melibatkan masyarakat lokal, menjamin hak buruh, dan mematuhi aturan lingkungan. Tidak bisa dibiarkan perusahaan berjalan tanpa kontrol,” tegas Akram Lallo.”
AGRM tuntut secara garis besar mencakup yakni
Mendorong Penywrapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas Sumber daya manusia.
Berikut menunyut evaluasi administratif terhadap perusahaan dan kejelasan aturan ketenagakerjaan.
Mendesak pengisian jabatan penting di Instansi tenaga kerja agar fungsi mediasi berjalan.
Disamping itu menuntut pertanggungjawaban pengusaha ayas dampak lingkungan dan sosial.
Meminta Inspeksi perizinan usaha (KBLI),dan sanksi yerjadap perusahaan yangelanggar.
Menuntut transparansi pelaksanaan program ketenaga lerjaan seperti Job Fair.
Selanjutnya mendorong komitmen pbamgunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat,bukan hanya Insvektor,setelah aksi berlangsung diminta perwakilan dari AGRM di perkenankan masuk diruang rapat DPRD Untuk berdialog bersama Dinas tenaga kerja dan trans.(DLH),dan anghota dewan.Pertemuan twrsebut membahas potensi tindak lanjut dan penyusunan lamgkah konkrit demi menjawab tuntutan masyaralat.
Oleh karena itu kami tifak menolak Investor.Tapi kami menolak ketimpangan dan ketidak adilan jika induatri ingin berkembang,maka masyarakat Maros juga harus sejahtra Pungkas Akram Lallo.(@RED**)
