Cakralencananews.Com
sebagai kekuatan yang aktif dalam mengelola kekayaan nasional.
Dalam Penegasan terhadap Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar perdebatan akademis. Di baliknya terdapat pertanyaan paling mendasar tentang republik ini: siapa yang menguasai tanah, tambang, hutan, energi, pangan, industri strategis, dan sumber daya nasional? Negara atau oligarki? Rakyat atau pemilik modal? Konstitusi atau kepentingan?*
*Ketika negara mulai menertibkan konsesi, mengejar kewajiban korporasi, menyelamatkan aset, memperkuat hilirisasi, membangun
kemandirian pangan dan energi, serta menegaskan bahwa kekayaan nasional harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, benturan kepentingan hampir tidak mungkin dihindari.
Oleh karena itu Kekuasaan ekonomi yang selama bertahun-tahun menikmati akses, konsesi, dan privilese tentu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kepentingannya. Karena itu perlawanan terhadap perubahan tidak selalu datang melalui pidato politik.
Disamping itu pula bahwa.Ia dapat muncul melalui lobi, tekanan, kompromi kebijakan, pembentukan opini, permainan regulasi, bahkan melalui aparat birokrasi yang seharusnya menjalankan keputusan negara…*
Pemerintah Republik Indonesia telah mengamati dengan jelas bahwa, ini dibangun dengan darah, air mata, keberanian, dan pengorbanan jutaan rakyat. Ia terlalu mahal untuk dibiarkan menjadi milik segelintir orang. Jika Prabowo benar-benar memilih jalan untuk mengembalikan kekuasaan negara kepada amanat konstitusi dan kesejahteraan rakyat, pertarungan itu memang akan keras.
Sementara itu Prabowo menegaskan bahwa,sebagai bagian dari Sebab sejarah kekuasaan mengajarkan satu hal: kemapanan yang telah menikmati privilese terlalu lama jarang menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela.
Ia hanya dapat dibatasi oleh negara yang berani, pemerintahan yang bersih, hukum yang tegak, dan konstitusi yang benar-benar dijalankan.berdasarkan berbagai bagian dari perjuangan pendahulu kita dalam membawah Indonesia merdeka atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.Pungkasnya (@RED/CL01
