Cakralencananews.Com “INDUSTRI pupuk berkorelasi dengan pelaksanaan dua program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu hilirisasi sumber daya alam (terkhusus gas alam) dan swasembada pangan. Dalam program strategis ini, gas alam ditempatkan sebagai satu dari delapan sektor prioritas hilirisasi. Produk turunan dan diversifikasinya, antara lain, dihasilkan melalui industri pupuk yang tergolong industri kimia berteknologi tinggi. Selanjutnya, pupuk menjadi salah satu sarana kunci untuk mencapai target swasembada pangan. Dengan demikian, ketersediaan gas alam dengan segala instrumennya, mulai dari hulu, midstream hingga hilir, menjadi menjadi faktor pangkal yang sangat menentukan keberhasilan program hilirisasi dan swasembada pangan.”
“Kita Berkaca Pada Nikel”
Kebijakan jhilirisasi nikel beberpapa tahun terakhir berhasil membentuk cara berpikir ( mind set ),dan kesadaran baru.Kebijakan ekspor bahan mentah tidak lagi relevan karena dinilai hanyakelanjutan dari pembangunan struktur ekonomi warisan koloneal.Momentum perubahan geopolitik memberi dorongan dan peluang tambahan bagi jalannya hilirisasi tersebut.
Kendati langkah besar pelarangan ekspor nikel menimbulkan reaksi keras dari Uni Eropa.Pemwrintahan jokowi ketika itubergeming.Langkah ini dinilai tepat serta membawa keuntungan besar bagi indoneaia terlepas ada beberapa dampak yang masih perlu dimitigasi”.
Berbeda dari nekel,hulirisasi gas alam belum mbuahka konfigurasi angka yang mencolok,Dalam hemat kami,keadaan ini setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor.Pertama,meningkatnya persentase kimsumsi domiatik gas alam belum diiringi dengan meningkatnya volume keteraediaan dan serapan,Di Tahun 2016 pemanfaatan domistik sempat mencapai 3.996 Milyar British Thermal Unit per Day ( BBTUD ),dengan persentase 58.3 ℅ dan ekapor 41,7 ℅ .Sedangkan ditahun 2023 pemanfaatan domistik turun jadi 3,745 BBTUG Dengan persentase 68,2℅ dan ekspor 31,8 ℅ ironi ini disebabkanmenurunnya total prosuksi gas nasional.
“Kedua,masih ada keraguan pada sebagaian pemangku kepentingan,baik unsur pemerintahan maupun swasta,dalam optalisasi gas untuk pemanfaatan domistik,terutama untuk hilirisasi keraguan ini didasarkan alasan menurunnya pendapatan negaraberhubung menurunnya volume ekapor,serta pengaruh negatif kebijakan Harga gas Bumi tertentu (HBGT).Terhadap investasi di sektor hulu.Kebijakan HGBT menetapkan harga maksimal 6 USD Per juta British Thermal Unit (MMBTU),untuk tujuan bidang industri,termasuk induatri pupuk yang menyerap hingga 60 ℅ pemanfaatan kebijakan teraebut.
“Kalangan ini meminta agar kebijakan harga ” gas murah”,yang seharusnya berakhir per 31 Desember 2024 tersebut tidak diperpanjang oleh kemwntrian Energi dan Sumber Daya Alam Miniral (ESDM).”
Oleh karena itu maslah menurunnya produksi gas nasional relatif bisa teratasi dengan tren kenaikan produkai yang dimulai tahun 2023.Pihak SKK Migas juga meyakini produksi akan terus meningkat .Namun keraguan mengoptimalisasi pemanfaatan gas untuk hilirisasi dan pengbangan induatri seharusnya sudah bias ditepis dengan berkaca pada hilirisasi nikel.Terlebih,kajian yang disampaikan kementrian Perindustrian terkait manfaat HGBT mencakup nilai tambah ekapor sebesar 84,98 Triliun,peningkatan pajak 27,81 triliun,mendorong investasi baru sebesar 13,33 triliun
Dibandingkan hilirisasi nikel yang harus berkenalan dengan tehnologi baru dengan konsekuensi melibatkan banyak modal dan tenaga kerja asing,Indoneaia memiliki kesiapan yang lebih baik untuk hilirisasi gas,keberadaan industri padat teknologi sepeeti sejumlah pabrik pupuk serta pengalaman sumber daya manusia beserta hasil risetnya berada pada level kesiapan yang berbeda”.
Menurut Direktur Utama PT.Pupuk Indonesia (PI),Rahmat Pribadi perusahaan negara ini telah mendapat tugas dari Kemwntrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),untuk melaksakan hilirisasi gas alam melalui diversifikasi menjadi beragam produksi turunan yang sebagian besar atau bahkan seluruhnya masih diimpor seperti metonal polietilena,abu soda (soda ash) dan asam asetat (acetic acid) di samping pupuk sebagai produk utama”.
Untuk industri pupuk telah dilakukan beberapa kajian dan simulasi yang menyimpulkan bahwa,hilirusasi gas alam menjadi priduk pupuk membawa keuntungan sekedar sekspor sekalupun jika gas alam dijual kepada industri pupuk dengan harga yang lebih murah dari yang berlaku sekarang dampak berantainya akan berkonteibusi jauh lebih besar terhadap negara,kontribusi ini belum dihitung lebih lanjut pada nilai tambahyang dihasil sektor pertanian,perkebunan dan tambak (Udang dan ikan tawar twrtentu ),sebagai pengguna produk pupuk”.
Dukung Swasembada Pangan.
Benar bahwa masih masih dibuyuhkan kajian yang lebih mendalam dan komperhenaif untuk memghitung dampak lanjutan dari ketwrsesiaan dan harga gas serta pupuk,bagi pengguna akhir disektor pertanian,perkebunan dan tambak namun sudah teraedia beberapa hasil riset yang menghitung dampaknya untuk sektor pertanian dan swasembada pangan,Salah satunya dipaparkan oleh Direktur utama pupuk indonesia sebagaimana dikutip awak media 3/4,yang menjelaskan peran gas dalam industri pupuk samapi dampak berantainya terhadap produktivitas peetanian,dan sebaliknya,kerugian yang ditimbulkan bila harga gas dinaikan “.
Kita mengapresiasi komitmen pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk menjadi 44 triliun rupiah dengan kenaikan volume dari 4,75 juta ton menjadi 9,55 juta ton kebutuhan pupuk aubsidi secara nasional yang didasarkan pada data elektronik rencana difinifit kebutuhan kelompok ( e-RDKK ),Sebanarnya jauh lebih tinggi,yaitu rerata sektor 25 juta ton per Tahun Artinya disamping masalah distributuryang dipastikan tepat sasaran danpeningkatan daya serap petani,penambahan anggaran tersebut akan berdampak optimal apabila ketersediaan pasokan dan harga gas murah dapat dijamin untuk induatri pupuk”.
Dengan penalaran ekonomi sederhana harga gas murah akan menekan harga pokokpenjualan dan biasa produksi dengan demikian,dari alokasi anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan volume pupuk yang lebih besar,sehingga secara teoritia berarti semakin banyak petani atau lahan pertanian yang dapatnmemanfaatkan pupuk subsidi.
Untuk benerapa tahun kedepan n,tiga dari lima produksen puouk milik negara yang berada dalam PT.PUPUK INDONESIA,belum memperoleh kepastian kecukupan pasokan gas.Upaya upaya untuk mendapatkan jaminan pasokan kerap berhadapan dengan keputusan politik tentang prioritas alikasi gas,baik untuk ekapor maupun untuk kebutuhan domiatik lain”
Keadaan ini memberi gambaran tentang jalannya program hilirisasi gas alamdan swaembada pangan,rencana reviai Undang Undang no 22/2001 tentang Minyak dan gas bumi kiranya dapat menjangkau persoalan yangndiharapkan kedua program strstegis tersebut.” Pungkasnya ( RED/CL01 )
