Cakralencananews.Com Pemaparan materi Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdikli) dan SDM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Warkop Teras Jalan Sultan Hasanuddin kelurahan tomampuan kecamatan Pangkajene pada Jum’at, 26 Juli 2024.
Materi disampaikan pada kegiatan sosialisasi segmen komunitas media yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pangkep dibantu jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pangkep bersama peserta KKN tematik Unhas yang dikerja samakan oleh KPU provinsi untuk ber KKN di 24 kabupaten kota (11 orang ber KKN di KPU Pangkep).
Acara dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Pangkep Ichlas dengan pemateri narasumber terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Pangkep Muarrif, SH Syamsudiarti, Hasanuddin G Kuna, Kasi Intel Kejari Pangkep Harsadi Hermawan wakili Kajari.
Dalam sambutan Ichlas, berharap setiap informasi yang kita berikan betul-betul valid anti hoax dan lain sebagainya karena kami sangat terbantu jika seluruh tahapan ini kita sampaikan dengan baik kepada masyarakat kita karena yakin dan percaya masyarakat kita sekarang ini di era globalisasi milenial ini menggunakan teknologi.
“Kehadiran rekan-rekan media ini menjadi berkat tersendiri untuk kami di KPU bahwa ada yang membantu kita menginformasikan hal-hal terkait dengan kegiatan kami, hasil daripada kegiatan ini tersampaikannya informasi kepada masyarakat ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat kita yang secara sadar datang ke TPS untuk kemudian mengeluarkan hak suaranya,” ucapnya.
Dikatakan Ichlas, ada memang hal-hal yang perlu kita laksanakan secara bersama-sama dengan fungsi dan kewenangan kita masing-masing, mudah-mudahan sebentar ada masukan dan saran terkait dengan tahapan yang akan kita jalani sebagai informasi kami sampaikan bahwa tahapan 24 Juli kemarin Pantarlih kita sudah berakhir melaksanakan tugasnya.
“Ini adalah data awal kita tetapkan sebagai DPS jadi ada DPHP kemudian ada DPS Insya Allah itu akan kita ramu menjadi saran dan tanggapan ketika masih ada masyarakat kita yang belum terdaftar dalam hasil pemutaran yang dilakukan oleh Pantarlih,” terangnya.
Dilanjutkan Ichlas, kedua kegiatan yang sementara berjalan adalah sosialisasi bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat kita sehingga badan ad hoc kami mulai dari Kecamatan sampai dengan Desa itu melaksanakan sosialisasi serupa untuk mendatangi kerumunan.
“Kami hadir di gunung di laut dan di daratan dan kita menganggap bahwa KPU tidak hanya menjangkau daerah-daerah perkotaan jadi Alhamdulillah dua hari kemarin dibalik dan 3 minggu yang lalu ini Pak Kuna sudah pernah Liukang kalmas ini adalah tanda bahwa kita hadir di semua wilayah yang ada di Kabupaten Pangkep,” ungkapnya.
Sedangkan Komisioner KPU Pangkep Divisi Sosdikli dan SDM Hasanuddin G Kuna dalam pemaparan materinya menyampaikan, media merupakan pilar ke-4 demokrasi karena kerja kerjanya ini bisa membuat sesuatu yang setengah-setengah menjadi padat menjadi sangat ramping unik sekali ini karena orang media ini sangat luar biasa dan disini kita akan sangat berharap banyak karena sekarang ini asli dengan hoax ini hampir tidak ada bedanya suatu berita asli atau hoax itu hampir tidak bisa dibedakan dan ini adalah intinya bisa mempertegas yang mana walaupun ini yang hak dan batil.
“Ini selalu dibicarakan dalam Alquran tetapi saya kira media adalah salah satu pilar yang nanti dengan peran-peran yang positif akan membawa kita ini segera termasuk Pilkada kita di Kabupaten Pangkep ini kalau mau aman damai dan tentram ini salah satunya adalah peran media dalam hal mengkomunikasikan semua isu-isu yang terjadi di Kabupaten Pangkep termasuk tentu,” lanjutnya.
“Kami ini KPU, kemarin saya sampaikan di Tondong tallasa sebenarnya pada prinsipnya yang mau disosialisasikan ada dua hal beberapa hal tapi ada yang paling penting adalah tahapan, tahapan kita sekarang ini Pilkada itu desain hanya 10 atau bulan 300 hari mulai dari tanggal 27 Februari sampai 27 November, kenapa bisa 10 bulan ternyata dulu itu Pilkada sampai 2 tahun mulai orang kampanye sampai dengan pencoblosan,” lanjutnya lagi.
Ternyata peran media di sini kata Hasanuddin bisa mempersingkat tidak perlu berlama-lama orang kampanye karena dengan waktu kampanye hanya 2 bulan pas hasilnya sama saja dengan kalau kampanye 2 tahun, saya sampaikan media di sini sangat penting menginformasikan visi misi ke masyarakat apa-apa visi misi calon isu-isu yang berkembang menyangkut terkait apakah integritas penyelenggaraan dan segala macam SDM netralitas ASN itu media akan sangat menentukan.
“Kemudian pekerjaan yang lama ini disingkat pekerjaannya disingkat waktunya karena keadaan keterlibatan media di tengah-tengah kita ini tahapan 27 Februari sampai 27 November sekarang sudah berlangsung hampir 6 bulan tinggal 125 hari waktunya tidak lama lagi pasti makin sulit lagi makin padat isunya makin keras,” ungkapnya.
“Disinilah kita berharap kembali media bisa mendinginkan Isuzu yang panas yang panas bisa didinginkan yang dingin bisa dipanaskan yang panas yang negatif itu ayo dinginkan seperti sosialisasi politik ayo panaskan kembali kita dengan semangat terjun daripada politik,” ungkapnya lagi.
Disisi lain Hasanuddin singgung masalah politik karena di undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 ada perbedaan dengan undang-undang pemilu berkaitan dengan pidananya itu sungguh karena Pemilu itu tidak ada batasan maksimalnya tapi tidak ada minimalnya tapi khusus Pilkada ini kapan ada yang sogok menyogok dan ketahuan terbukti sogok-menyogok pidananya itu minimal 3 tahun (36 bulan) dengan denda 200 juta minimal.
“Jadi mohon ini dibantu sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tahu resikonya karena kalau sampai mereka tidak tahu resikonya dan tiba-tiba yang lakukan tertangkap dan bisa dibuktikan kasihan dia, yang jelas dia dapat 3 tahun pidana, dengan ini kami sosialisasikan karena ini penting jangan sampai masyarakat sama saja dengan pemilu yang lalu tapi berbeda ini agak keras dan sangat berbahaya,” tegasnya.
Dan bahayanya itu ditegaskan Hasanuddin lagi, setiap orang yang dapat itu adalah Tim sukses, kalau Tim sukses yang money politik berdampak pada diskualifikasi calon, kalau bukan Tim sukses masyarakat biasa maka hal ini perlu disosialisasikan Saya kira perlu disampaikan kita harapkan besar kita karena salah satu dunia banyak followersnya ini kan followers dan memang pekerjaan ini mereka mensosialisasikan sangat nyambung dengan KPU.
“Saya kira jangka panjang memang sudah boleh bicarakan dengan pak ketua walaupun nanti kita mencoba bagaimana relnya kerjasama agak konkrit antara media dan KPU kita akan ke depannya ada kerjasama seperti itu dan kita juga sudah mempersiapkan desainnya sebenarnya setelah mungkin hari ini kita ini nanti Insya Allah kita coba lebih praktis lagi agar sosialisasi yang terjadi yang terjadi di KPU itu bisa terus-menerus tersampaikan kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Apalagi di bulan Agustus ini menurut Hasanuddin, KPU ada beberapa agenda salah satunya adalah pilkada run lari menuju TPS ada debat Pilkada pesertanya ASN dan Pilkada ini berjenjang nanti yang dua hari di Pangkep nanti ini kita akan bertahan di provinsi kemudian ada lagi kita punya tema demokrasi kemudian ada konser musik dan semua itu tentu berharap bantuan support dari teman-teman media untuk mensosialisasikan agar lebih banyak lagi masyarakat yang memahami pentingnya hadir di dalam pencoblosan nanti ditanggal 27 November 2024 nanti kita berharap karena saya yakin teman-teman media setiap momen Pilkada ini pasti terlibat.
“Maka di kesempatan ini kita ada masukan-masukan diskusi teman-teman media berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu apa saja yang kira-kira oleh KPU perlu perbaiki di pertajam diperbesar apa saja supaya nanti Pilkada kita di tahun ini lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya karena ini kita ini KPU sudah desain sedemikian rupa direncanakan biasanya itu setiap tahun kami ada respon yang bagus tapi ada juga yang mencela,” ungkapnya.
Hasanuddi menambahkan, maka celah ini yang pasti memberikan masukan di situ supaya KPU dalam melaksanakan Pilkada ini bisa menjadi lebih baik semua berikan masukan yang konstruktif mulai dari penyelenggaranya kegiatannya apa saja yang berkaitan dengan itu, ndak usah pertanyaan-pertanyaan sebaiknya saran saran-saran yang konstruktif untuk membangun KPU dan Pilkada ini menjadi Pilkada yang baik,Pungkasnya (RED/CL01)
