CAKRALENCANANEWS.COM JAKARTA
Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan tidak benar mengenai penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut disampaikan pihak pelapor setelah melakukan pembahasan awal bersama penyidik pada Rabu (21/10/2026).
Dikutip dari pemberitaan Repelita.net, pendamping hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya telah memperoleh kesempatan untuk menjelaskan objek laporan serta dasar hukum yang digunakan dalam pengaduan tersebut.
Menurut Ahmad, salah satu hal yang dipersoalkan adalah surat keterangan terkait penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden.
Ia menyebut pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan pendapat ahli hukum turut disampaikan sebagai bagian dari argumentasi dalam laporan kepada Bareskrim Polri.
Ahmad menjelaskan, pembahasan bersama penyidik tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas laporan yang telah diajukan. Namun, perkembangan itu belum dapat diartikan sebagai kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan telah terbukti.
Pelapor Sampaikan Dasar Hukum
Dalam keterangannya, Ahmad Khozinudin menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan yang tidak benar.
Pihak pelapor berharap laporan itu dapat diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, rincian dokumen yang dipersoalkan, keaslian dokumen, serta unsur pidana yang diduga terpenuhi masih memerlukan pemeriksaan dan konfirmasi dari penyidik.
Hingga informasi yang tersedia disusun, belum terdapat keterangan resmi yang cukup untuk memastikan status hukum perkara maupun kesimpulan penyidik atas materi laporan tersebut.
Komaruddin Watubun Singgung Tanggung Jawab Kenegaraan
Dalam pemberitaan yang sama, Komaruddin Watubun turut memberikan pandangan mengenai persoalan tersebut. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan terkait masalah kenegaraan tidak diarahkan menjadi permusuhan antarindividu.
Komaruddin juga menyinggung adanya surat dari kalangan guru besar atau akademisi yang, menurut keterangannya, berisi aspirasi agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela.
Aspirasi tersebut merupakan pandangan pihak yang menyampaikannya dan tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan dokumen pendidikan maupun terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan wakil presiden.
Menunggu Keterangan Resmi Bareskrim
Perkembangan laporan tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Bareskrim Polri, terutama mengenai status penanganan perkara, dokumen yang diperiksa, dasar hukum laporan, serta tahapan yang akan dilakukan selanjutnya.
Konfirmasi dari pihak Gibran atau kuasa hukumnya juga diperlukan untuk memberikan ruang bagi pihak yang menjadi pokok persoalan dalam laporan tersebut menyampaikan tanggapan.
Dalam pemberitaan perkara hukum, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Laporan atau dugaan yang disampaikan seseorang tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti kesalahan pihak lain sebelum diuji melalui proses hukum yang berlaku.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi yang diberikan. Status perkara, kutipan narasumber, dan keterangan resmi dari pihak terkait perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan.Pungkasnya (@RED/CL01)
